Efektivitas Tarif Impor dan Produksi Domestik Sebagai Instrumen Pengurangan Ketergantungan Impor Kedelai di Indonesia: Analisis Deret Waktu 2005–2023

Abstract

Kedelai merupakan komoditas pangan strategis di Indonesia yang secara langsung memengaruhi ketahanan gizi masyarakat dan keberlangsungan industri hilir tahu dan tempe, namun tingkat ketergantungan impornya telah melampaui 80 persen dari total konsumsi nasional, sementara produksi domestik menurun lebih dari 75 persen dalam lima belas tahun terakhir. Penelitian ini menguji secara empiris efektivitas tarif impor dan produksi domestik sebagai dua instrumen kebijakan utama untuk mengurangi ketergantungan tersebut, sekaligus mengontrol pengaruh harga kedelai dunia dan nilai tukar IDR/USD. Data yang digunakan adalah deret waktu tahunan periode 2005–2023 (N = 19), bersumber dari BPS, WTO, INSW, CBOT, dan Bank Indonesia. Metode ekonometrik meliputi uji akar unit Augmented Dickey-Fuller (ADF), uji kointegrasi dua langkah Engle-Granger, tiga spesifikasi regresi Ordinary Least Squares (OLS) — model dasar, model diperluas, dan model selisih pertama — dengan kesalahan standar Newey-West HAC serta serangkaian uji diagnostik klasik (Jarque-Bera, Breusch-Pagan, Durbin-Watson, dan VIF). Hasil menunjukkan tarif impor tidak berpengaruh signifikan terhadap volume impor kedelai di seluruh spesifikasi model (β mendekati nol, p > 0,10), konsekuensi langsung dari tarif MFN Indonesia yang bertahan pada 0 persen di 18 dari 19 tahun pengamatan. Produksi domestik berpengaruh negatif signifikan pada model dasar (elastisitas −0,311; p = 0,012), namun kehilangan signifikansi ketika variabel makroekonomi dimasukkan (β = −0,005; p = 0,954) akibat kolinearitas tren dengan nilai tukar (r = −0,590). Semua variabel kontinu terbukti terintegrasi orde satu I(1), dan uji kointegrasi Engle-Granger (ADF = −3,231) tidak mengonfirmasi hubungan keseimbangan jangka panjang pada taraf 5 persen, sehingga model selisih pertama menjadi rujukan inferensi jangka pendek yang lebih valid. Temuan ini mengonfirmasi bahwa instrumen tarif telah "terkunci" secara kebijakan sejak liberalisasi pascakrisis 1997–1998, dan bahwa pemulihan swasembada kedelai memerlukan intervensi sisi penawaran yang komprehensif dan bukan sekadar penyesuaian tarif.